Dirty Vote, Tonton Dahulu Sebelum Memilih

Poster film Dirty Vote

Pemilu 2024 telah memasuki masa tenang.

Namun, masa tenang yang diselenggarakan selama tiga hari tak terasa tenang. Penyebabnya, sebuah film dokumenter mengulas praktik kecurangan pemilu kali ini secara sistematis dan terstruktur telah tayang di You Tube. Tak lain, film tersebut adalah Dirty Vote.

Sebuah film yang disutradari oleh Dandy Laksono – pegiat HAM dan isu lingkungan – yang dikenal sebagai pembuat film Silent Killer ini sebenarnya merupakan paparan tiga dosen ahli hukum dan tata negara. Bagi saya, ini lebih ke paparan mengenai jahitan berita dan rangkuman berbagai peristiwa yang telah diyakini kebenarannya. Bukan sesuatu hal yang baru karena sebagian besar informasi di dalamnya sudah terdapat pada pemberitaan.

Film ini dibuka dengan paparan mengenai keinginan salah satu paslon untuk memenangkan pemilu satu putaran. Keinginan ini ternyata adalah jawaban dari ketakutan mereka jika pemilu presiden dilakukan sebanyak dua putaran. Alasannya, jika pemilu dilakukan selama dua putaran, ada kemungkinan untuk terjadi pelimpahan suara dari capres yang tidak lolos ke capres yang lolos berperingkat dua.

Paparan pun bergulir kepada beberapa tindakan yang dilakukan salah satu capres yang didukung pemerintah. Tindakan yang dilakukan salah satunya adalah memecah provinsi Papua menjadi beberapa provinsi baru. Pemecahan ini ditengarai dilakukan agar syarat 20% lebih kemenangan tiap provinsi dan 50% plus satu suara nasional bisa tercapai.

Bola panas bergulir ke putusan Mahkamah Konstitusi. Sudah kita ketahui bersama bahwa salah satu paslon capres dan cawapres terdapat anak presiden yang sedangg berkuasa saat ini. Batas umur yang belum memenuhi syarat kemudian diutak-atik sehingga yang bersangkutan bisa lolos menjadi cawapres.

Ternyata, ada perubahan kalimat dalam putusan MK ini jika dibandingkan dengan pengajuan oleh salah satu pemuda dari Surakarta. Mulanya, kalimat yang diajukan adalah calon presiden/wakil presiden boleh belum berusia 40 tahun tetapi pernah menyelesaikan masa jabatan kepala daerah secara penuh. Artinya, meski pasal batasan usia ini diubah, semestinya salah satu cawapres yang belum berusia 40 tahun belum bisa maju. Alasannya, ia belum penuh menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah selama satu periode.

Namun, kalimat dalam putusan MK – yang diketuai oleh paman dari yang bersangkutan – akhirnya memutuskan bahwa boleh belum 40 tahun asal pernah menjadi kepala daerah. Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang marah dan jengkel atas Keputusan kontroversial ini.

Paparan hot pun lalu menuju upaya dari mobilisasi massa yang dilakukan apparat – terutama kepala desa – untuk mencoblos salah satu pasangan capres dan cawapres. Mobilisasi ini terjadi sangat masif terutama di Jawa Tengah. Berbagai rekaman dan bukti percakapan pun dibuka dan sungguh membuat muak. Makanya, beberapa waktu yang lalu terjadi demo besar-besaran para kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan. Demo ini diakhiri dengan pengabulan permohonan masa jabatan yang semula 6 tahun menjadi 9 tahun.

Tak sampai di situ, netralitas apatur negara – terutama kementerian – juga disorot. Banyak sekali Menteri yang ikut berkampanye dan melanggar tugas mereka. Untuk paparan ini, tiga dosen tadi menyorot tiga paslon karena masih ada menteri yang menjabat dari ketiganya.   

Walau demikian, salah satu paslon yang didukung banyak menteri secara terang-terangan melakukan tindakan curang tersebut. Dari yang menggunakan fasilitas negara hingga berkampanye pada acara kementrian. Ada satu cuplikan video yang sebenarnya sudah viral lama berisi guyonan seorang menteri yang sama sekali tidak lucu mengenai posisi tahiyat akhir. Dari yang semula satu telunjuk sekarang bisa diubah menjadi dua jari karena kecintaannya kepada salah satu capres.

Paparan yang membuat saya mengelus dada adalah mengenai bantuan sosial. Bansos – demikian banyak orang menyebutnya merupakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan. Walau begitu, ada keanehan pada bantuan bansos kali ini.

Jumlah yang digelontorkan sangat tinggi bahkan lebih tinggi dibandingkan saat covid-19. Anomali juga terjadi saat bansos yang digelontorkan tidak melalui Kementrian Sosial. Padahal, sesuai peraturan yang ada, bansos harus digelontorkan melalui Kemensos. Alasan yang diduga kuat adalah Menteri Sosial saat ini adalah salah satu kader partai yang berbeda pilihan capres dengan yang didukung oleh pemerintah.

Masih banyak hal sebenarnya yang bisa dipaparkan dari film documenter ini. Mulai dari kecurangan pelolosan parpol yang sebenarnya tidak lolos dan upaya tidak meloloskan parpol yang sebenarnya lolos. Diantara itu semua, saya paling suka paparan mengenai taktik politik gentong babi. Taktik ini merupakan taktik yang dilakukan oleh penguasa untuk menjadikan rakyatnya sebagai pengemis melalui berbagai bantuan yang diberikan. Bukan memberdayakan mereka agar bisa mendapatkan kesejahteraan. Makanya, salah satu program yang menjadi andalan capres yang didukung pemerintah adalah makan siang dan susu gratis.

Dengan pemberian makan siang dan susu gratis, maka rakyat tidak punya banyak pilihan karena mereka tidak berdaya, tidak sejahtera, dan menggantungkan bantuan dari pemerintah. Taktik seperti ini sebenarnya sudah dilakukan di banyak negara. Hanya saja, untuk Indonesia kelihatan jelas menjelang pemilu kali ini.

Beberapa saat setelah film tersebut dirilis, tim pemenangan nasional (TPN) dari salah satu pasangan capres-cawapres yang namanya paling banyak disebut pun mengadakan konferensi pres. Mereka mengatakan bahwa film tersebut adalah fitnah dan mempertanyakan kredibilitas para pembuatnya, terutama para dosen yang menjelaskan. Padahal, tiga dosen yang menjelaskan sudah terkenal sebagai dosen yang kompeten di bidangnya dan kepakarannya memang teruji.

Sumber wikipedia

Penyanggahan ini malah membuat banyak orang penasaran. Menurut Wikipedia, ada sebuah fenomena yang disebut sebagai efek Streisand. Semakin dihalangi maka akan semakin dicari. Ketika upaya untuk menyembunyikan, menghapus, atau menyensor informasi malah membuat informasi tersebut tersebar lebih luas, biasanya dibantu oleh Internet. Efek Streisand merupakan contoh reaksi psikologis. Saat masyarakat sadar bahwa ada informasi yang disembunyikan, mereka akan berusaha mengaksesnya dan menyebarkannya. Terlebih, masyakarat Indonesia yang selalu kepo dan tak bisa jauh dari media sosial.

Semua memang terserah kita sebagai pemilih. Masih tersisa sekitar dua hari sampai hari-H pencoblosan. Pelajari dulu dengan lengkap dan kepala jernih. Walau ada dari mereka yang benar-benar bersih, tetapi setidaknya kita tidak mempermudah yang menggunakan cara-cara paling buruk untuk berkuasa. Jangan jadi batu karena sensasi gerakan TikTok maka kita tertipu dengan rencana besar yang mereka susun.