Dilema dan Upaya yang Bisa Dilakukan Kota Malang dalam Membatasi Iklan Rokok di Daerahnya

Iklan rokok yang menutupi sebuah bangunan bersejarah di Kota Malang. - Dokumen Pribadi

Iklan rokok berukuran super besar  yang terpasang di atap sebuah bangunan kuno cukup mengagetkan saya.

Saat melintas di tempat tersebut, saya cukup kaget. Saya menyayangkan keberadaannya karena  bangunan tersebut adalah sebuah toserba yang menempati salah satu landmark Kota Malang. Bangunan itu juga salah satu bangunan yang akan diusulkan menjadi cagar budaya.

Pemasangan iklan ini ternyata juga disayangkan oleh banyak warga Kota Malang. Melalui grup FB Komunitas Peduli Malang Raya (KPM), banyak warga yang mempertanyakan kepada Pemkot Malang mengapa iklan yang cukup menganggu itu bisa dipasang pada bangunan heritage dan berada tepat di jalan poros Kota Malang.

Tentu, tidak hanya di tempat tersebut, ada beberapa tempat lain yang sering terpasang iklan rokok. Salah satunya diputar di sebuah videotron di kawasan Alun-alun Kota Malang. Setiap hari, video di tempat tersebut menayangkan iklan rokok dengan leluasa meski di bawahnya ada peringatan untuk tidak merokok bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun serta memiliki kondisi lain seperti ibu hamil.

Dilema Kota Malang akan Iklan Rokok

Masifnya iklan rokok di Kota Malang tak lepas dari peran kota ini sebagai kota industri rokok. Hingga tahun 2020, tak kurang dari 35 pabrik rokok tumbuh di Malang meski tiap tahunnya terus mengalami penurunan. Malang pun seakan memiliki dilema dalam kaitannya dengan industri rokok ini.

Di sisi lain, kota ini memiliki julukan kota pendidikan yang tentu saja harus memiliki citra baik dalam menjaga generasi mudanya untuk tidak merokok. Kota ini juga pernah mendapat predikat kota layak anak pada tahun 2017 sehingga mau tidak mau harus mengatur Iklan Promosi Sponsor (IPS) dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pada tahun 2018, Kota Malang baru memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda ini bertujuan untuk mengatur derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Juga, untuk mengatur IPS rokok agar tidak terpasang di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Ada 7 tempat yang dilarang untuk merokok seperti tempat layanan masyarakat, kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan beberapa tempat lainnya. Di tempat itu, IPS rokok juga dilarang untuk ditayangkan seperti yang tercantum pada Pasal 6 Perda KTR tersebut.

Iklan Rokok Mudah Ditemukan di Kota Malang

Namun, dalam Perda KTR ini, tidak dijabarkan secara rinci mengenai larangan menayangkan IPS rokok di tempat umum penting seperti di pinggir jalan raya. Artinya, Perda ini secara tidak langsung memperbolehkan produsen rokok untuk mempromosikan produknya di pinggir jalan. Baliho, spanduk, videotron, dan media lain yang menayangkan IPS rokok akan mudah dijumpai di jalan protokol Kota Malang.

Videotron yang memutar iklan rokok di Alun-alun Kota Malang. - Dokumen Pribadi

Bahkan, di alun-alun sendiri yang seharusnya merupakan KTR malah terdapat IPS rokok di bagian sisi selatannya. Ini tak lepas dari banyaknya program CSR rokok yang mendanai pembangunan taman-taman di Kota Malang. Program ini pun menimbulkan dilema pula.

Tak hanya itu, IPS rokok juga dengan leluasa terpampang di berbagai minimarket. Terutama, minimarket yang menyediakan tempat duduk bagi pengunjungnya di bagian luar. Iklan rokok juga banyak terpasang pada berbagai toko kelontong, warung, dan beberapa tempat strategis lain seperti pos kamling.

Ekspansi IPS rokok yang cukup besar di Kota Malang ini menimbulkan keprihatinan. Banyak anak usia sekolah yang merokok meski dengan sembunyi-sembunyi. Terlebih, dengan adanya pandemi covid-19 yang membuat pelajar harus belajar di rumah, tidak sedikit dari mereka yang mencoba untuk menghisap rokok lantaran kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru.

Iklan rokok di sebuah minimarket di Kota Malang. - Dokumen Pribadi

Tak hanya itu, beberapa tahun lalu sempat viral seorang anak balita di Malang sudah merokok dan menjadi buah bibir nasional. Tentu, image Malang sebagai kota perokok yang produknya bisa dijangkau anak-anak semakin membuat miris. Perlu upaya lebih untuk membatasi IPS rokok di kota ini.

Belajar Memutus Iklan Rokok dari Kota Sawahlunto

Dalam kaitannya dengan strategi daerah untuk menerapkan pembatasan iklan rokok, Kota Malang perlu belajar dari Kota Sawahlunto yang cukup berhasil #putusinaja terhadap rokok. Melalui Perwako Sawahlunto Tahun 2019, kota di tanah Minang tersebut melarang reklame rokok di setiap penjuru kotanya. Tentu, larangan ini tidak berjalan begitu saja dan perlu proses yang panjang.

Bebagai pembatasan iklan rokok di Sawahlunto ini disampaikan oleh Dedi Syahendry, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PMD-PPA) Kota Sawahlunto dalam siaran Radio Ruang Publik KBR bertajuk Strategi Daerah Terapkan Pembatasan Iklan Rokok pada Rabu, 24 Juni 2020. Kebijakan pembatasan rokok  di sana sudah dimulai sejak 2012. Pada tahun tersebut, Pemkot Sawahlunto telah mengatur peraturan tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif termasuk rokok. Lalu, pada tahun 2014, Pemkot Sawahlunto juga mulai mengeluarkan Perda KTR.

Meski tidak secara langsung melarang IPS rokok, tetapi Pemkot Sawahlunto secara bertahap memberikan imbauan dan peringatan agar IPS tersebut tidak dipajang di tempat umum. Hingga akhirnya, pada tahun 2019, secara menyeluruh Pemkot Sawahlunto benar-benar melarang IPS rokok dan tidak mendapatkan pemasukan dari kegiatan kegiatan iklan rokok sama sekali. 

Walau secara finansial tidak mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari IPS rokok ini, tetapi langkah berani harus ditempuh karena Pemkot Sawahlunto ingin mewujudkan generasi emas di kotanya. Tak hanya itu, kota ini juga sempat melakukan penilaian world heritage dari UNESCO sehingga harus menjaga bangunan bersejarah di kotanya dari iklan rokok. Pemkot pun berprinsip untuk mencari PAD yang hilang tersebut ke sumber lainnya asal tidak dari industri rokok. Sebuah langkah yang patut diapresiasi.

Menurut Dedi Syahrendry, tantangan untuk melarang IPS rokok di daerahnya tentu ada. Ini tak lepas dari pemilik industri rokok yang tetap berusaha bagaimana bisa mempromosikan produknya. Tetapi, PAD dari iklan rokok ini jumlahnya tidak banyak dan tidak sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan kepada anak-anak. Menyelamatkan generasi emas Kota Sawahlunto adalah hal penting dibandingkan dengan menjaga PAD dari iklan rokok yang tidak terlalu besar.

Dilema daerah dalam membatasi iklan rokok diamini oleh Nahla Jovial Nisa, Koordinator Advokasi Lentera Anak yang menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada PP No. 109 Tahun 2012 tentang pengaturan sponsor rokok. Namun, di dalam peraturan tersebut, hanya memuat pembatasan iklan rokok dan tidak terdapat larangan untuk menayangkannya. Kewenangan terhadap pelarangan ini dikembalikan kepada masing-masing daerah.

Talk Show KBR Strategi Daerah Terapkan Pembatasan Iklan Rokok. - YouTube Berita KBR./ Screenshoot Pribadi.

Urgensi Pembatasan Iklan Rokok di Daerah

Menurut Nahla, pembatasan iklan rokok di daerah sangat penting lantaran berdasarkan penelitian dari UHAMKA, sebanyak 46% remaja berpendapat iklan rokok memengaruhi mereka untuk mulai merokok. Tak hanya itu, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional 2018, jumlah perokok anak usia 10-18 tahun mencapai 9,1 persen atau 7,8 juta anak usia 10-15 tahun. Sementara, prevalensi perokok elektrik penduduk usia 10-18 tahun mengalami kenaikan pesat. Dari 1,2 persen pada 2016 menjadi 10,9 persen pada 2018.

Prevalensi merokok anak usia 10-18 tahun yang mengalami kenaikan dari tahun 2013 hingga 2018. (Sumber: Riskesdas Kemenkes RI)

Atas alasan itulah, pelarangan IPS rokok di daerah menjadi sebuah urgensi yang perlu dilakukan. Dengan melarang iklan rokok di daerah, maka langkah ini juga menjadi salah satu cara untuk menutup pintu agar anak tidak merokok. Terutama, selepas mereka melihat tayangan iklan merokok.

Di sisi lain, target yang dibidik oleh iklan rokok memang para perokok pemula. Untuk perokok dewasa yang sudah lama merokok, sebenarnya tanpa iklan pun mereka akan tetap merokok. Dari sini dapat dipahami sebenarnya iklan rokok di ruang publik, terutama di daerah tidaklah perlu.

Masalah ketakutan terhadap penurunan pendapatan dari para petani tembakau sendiri, sebenarnya lebih disebabkan oleh kegiatan jual beli yang tidak fair. Bukan pada pelarangan iklan rokok di ruang publik. Maka, kebijakan untuk melarang iklan rokok di daerah harus didukung penuh.

Pemberdayaan Rekan Sebaya dalam Menangkal Iklan Rokok

Tak hanya mengenai pembuatan kebijakan, Pemkot Sawahlunto juga bisa dicontoh dalam usahanya menggerakkan forum anak untuk mencegah anak-anak merokok. Usaha ini dilakukan dengan memberdayakan  anak-anak bergerak masif mengajak rekan sebayanya untuk tidak merokok. Dengan cara ini, anak-anak yang berniat merokok akan berpikir ulang karena teman-temannya tidak merokok dan mengalihkannya dengan kegiatan yang positif.

Menurut Nahla, selama ini Lentera Anak juga sudah mulai melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah agar anak-anak tidak terpengaruh iklan rokok. Salah satunya adalah melalui kegiatan MOS di beberapa sekolah di Jakarta. Agar usaha ini lebih maksimal, sebenarnya peraturan yang melarang iklan rokok di ruang publik perlu dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional. Nantinya, pemerintah daerah bisa menjabarkan secara rinci sesuai kebijakan di daerah masing-masing. Jika peraturan nasional sudah dibuat, maka secara otomatis akan diikuti oleh daerah.

Peran aktif dari masyarakat juga sangat penting. Menurut Dedi, perlu waktu sekitar 3 hingga 5 tahun agar masyarakat di daerahnya peduli akan pelarangan iklan rokok ini. Mereka kerap melaporkan tempat yang masih memasang iklan rokok. Pihak Pemkot pun akan mengganti iklan tersebut dengan spanduk atau bahan lain sehingga kawasan bebas iklan rokok tetap terjaga.

Beberapa Usaha yang Bisa Dilakukan Pemkot Malang untuk Membatasi Iklan Rokok

Selain belajar dari Kota Sawahlunto, sebenarnya Kota Malang juga bisa menerapkan beberapa hal agar iklan rokok tidak leluasa berada di daerahnya. Salah satunya adalah membersihkan iklan rokok di jalan protokol terutama yang terpasang di bangunan bersejarah seperti di kawasan Kayutangan. Negosiasi yang baik antara Pemkot Malang dengan pemilik bangunan juga harus dilakukan.

Upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk membatasi iklan rokok juga harus terus diupayakan. Terutama, kepada minimarket dan warung yang kini masih bebas memasang iklan rokok. Yang tak kalah penting adalah keberanian memutus program CSR dalam membangun taman atau fasilitas lain yang didanai oleh industri rokok. Walau hal ini cukup sulit, tetapi Pemkot Malang harus berani karena lebih baik kehilangan PAD dari sumber ini agar bisa menyelamatkan generasi muda Kota Malang.

Tak hanya itu, selepas pulang sekolah, banyak pelajar Kota Malang yang beraktivitas di taman-taman tersebut. Kadang, saat pelajaran olahraga, mereka juga melakukan kegiatan di sana. Jika mereka melihat ada iklan rokok, secara tidak langsung ada keinginan untuk mencoba produk rokok tersebut.

Dalam kaitannya dengan sosialisasi kepada pelajar, sebenarnya banyak program sekolah yang bisa dilakukan. Beberapa diantaranya adalah program Adiwiyata dan Green School Festival (GSF). Kedua program ini sebenarnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun di Kota Malang. Hanya saja, cakupan isu rokok hanya sebatas di sekolah saja.

Melalui kedua program tersebut, sudah saatnya sosialisasi bahaya merokok lebih diperluas ke lingkungan lain semisal keluarga dan masyarakat. Apalagi, setiap kegiatan tersebut juga terdapat beberapa tim khusus dari siswa yang bisa digerakkan seperti halnya forum anak di Kota Sawahlunto.

Masalah rokok diangkat dalam isu polusi udara dalam penilaian GSF di sebuah SD di Kota Malang. Masalah ini akan lebih baik lagi jika diperluas ke lingkungan lainnya, seperti lingkungan keluarga dan masyarakat agar anak-anak semakin sadar akan bahaya merokok dan tidak terpengaruh iklan rokok yang masif. - Dokumen pribadi.

Optimalisasi Aplikasi Sambat dan Peran Serta Masyarakat

Sebenarnya, Kota Malang memiliki aplikasi yang sangat bagus dalam menjaring aspirasi warga. Aplikasi bernama Sambat ini bisa digunakan untuk memantau keberadaan IPS rokok di Kota Malang. Warga bisa menyampaikan keluhan, kritik, dan saran terkait IPS rokok di Malang terutama yang mengganggu ruang publik. Warga juga bisa memantau warung-warung dan beberapa tempat niaga yang masih memasang IPS rokok yang tidak sesuai perutukan.

Aplikasi Sambat Online Kota Malang bisa digunakan sebagai peran serta warga Kota Malang untuk memantau iklan rokok yang tidak sesuai di daerahnya. - Ngopibareng.Id

Tak hanya sebatas itu saja, warga juga bisa melaporkan warung atau toko yang menjual rokok kepada anak-anak. Tindakan tegas seperti teguran atau bahkan sanksi lain bisa diberikan kepada mereka agar anak-anak tidak terpapar rokok terlebih dari iklan yang masih beredar luas. Melalui optimalisasi aplikasi sambat, diharapkan peran aktif masyarakat dalam upaya pembatasan iklan rokok di wilayah Kota Malang.

Salah satu warung di Kota Malang yang tidak menjual rokok kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan tidak memasang iklan rokok. Peran serta masyarakat seperti ini sangat penting agar rokok tidak mudah diakses oleh anak-anak. - Dokumen pribadi.

Ilustrasi. - Dokumen Pribadi

Semoga dengan pembatasan iklan rokok di daerah ini, ada kesadaran penuh dari pemda dan segenap lapisan masyarakat akan pencegahan merokok pada anak. Sekali lagi, kehilangan PAD dari iklan rokok memang cukup menjadi dilema. Namun, kehilangan generasi emas yang tidak merokok akan menjadi hal yang merugi jika kebijakan ini tak segera diterapkan. Salam.

Saya sudah berbagi pengalaman pribadi untuk #putusinaja hubungan dengan rokok atau dorongan kepada pemerintah untuk #putusinaja kebijakan pengendalian tembakau yang ketat. Anda juga bisa berbagi dengan mengikuti lomba blog serial #putusinaja yang diselenggarakan KBR (Kantor Berita Radio) dan Indonesian Social Blogpreneur ISB. Syaratnya, bisa Anda lihat di sini. 

Sumber Tulisan:

https://www.suaraindonesia.co.id/read/12460/20200107/171738/post-style-3.html

https://www.harianbhirawa.co.id/cukai-naik-perusahaan-rokok-kota-malang-terancam-rumahkan-karyawan/

https://suryamalang.tribunnews.com/amp/2017/07/24/miris-dapat-predikat-kota-layak-anak-ternyata-belum-ada-perda-kawasan-tanpa-rokok-di-kota-malang

https://malangvoice.com/perda-ktr-disahkan-ini-imbauan-dinkes-kota-malang/

https://www.malangtimes.com/baca/33362/20181120/121100/jangan-salah-adanya-perda-ktr-bukan-berarti-melarang-masyarakat-untuk-merokok-lho

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/95485/perda-kota-malang-no-2-tahun-2018

https://malangvoice.com/pemberian-csr-dinilai-gadaikan-kesehatan-masyarakat/

https://kbr.id/nasional/06-2020/cegah_iklan_rokok_pengaruhi_generasi_muda/103297.html

https://nasional.kompas.com/read/2009/12/30/06420283/sandi.wedhus.balita.jago.isap.rokok