Menembus Tembok Puro Pakualaman

Tiba-tiba saya kepingin ke keraton.

Tapi bukan Keraton Kesultanan Yogyakarta yang berada di Alun-alun Utara. Melainkan Puro Pakualaman yang berada di sebelah timur kawasan Jalan Malioboro. Keinginan saya ini bermula saat melintasi Jalan Agung dan melihat kompleks istana yang cukup megah. Kata driver Gojek yang saya sewa, ini adalah Puro Pakualaman, satu dari dua kompleks istana yang masih eksis di Jogja.

Sekedar untuk diketahui, selain Kesultanan Yogyakarta, di Yogyakarta sendiri ada kerajaan lain yakni Pakualaman. Sebenarnya, bukan sebuah kerajaan layaknya kesultanan, melainkan sebuah kepangeranan. Namanya saja kepangeranan, jadi yang memerintah di sana bukanlah seorang raja/sultan melainkan seorang pangeran. Tepatnya, seorang adipati yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA). Saat ini, sudah ada 10 orang KGPAA Pakualam yang memerintah di sana. Suksesi kepemimpinan di Pakualaman baru saja terjadi pada tahun 2015 lalu. Kepangeranan ini juga memiliki wilayah berupa daerah eksklave di sekitar Kabupaten Kulonprogo.

Kadipaten Pakualaman sendiri dibentuk pada tanggal 18 Maret 1813. Saat itu, Pangeran Notokusomo, putra dari Sultan HB I dengan selir Srenggowati dinobatkan oleh Gubernur Jendral Inggris Sir Thomas Stanford Raffless sebagai Adipati Paku Alam yang pertama. Penobatan ini juga termasuk dalam politik devide et impera yang dijalankan para penjajah untuk memecah kembali Kerajaan Mataram Islam menjadi 4 bagian. Namun, dalam perjalannnya, pihak Keraton Yogyakarta memandangnya bukan sebagai perpecahan karena adanya komitmen untuk menyatukan dinasti Mataram. KGPAA Paku Alam sendiri secara otomatis menjadi Wakil Gubernur Provinsi DIY sesuai dengan keistimewaan provinsi ini.

Setelah mengetahui sedikit sejarah Pakualaman (nantinya saya singkat PA), maka saya bergegas menuju ke pintu masuk Puro Pakualaman. Di sana sudah ada dua orang abdi dalem. Saya lalu permisi minta izin masuk. Setelah mengisi buku masuk, saya lantas diwejangi agar tidak memotret di dalam sana, hanya boleh sampai di pintu masuk. Lalu saya memotret bagian dalam dari luar dan kedua orang abdi dalem yang sudah sepuh tersebut.

Saya lantas memulai dari arah samping kiri bangunan. Ada banyak ruang-ruang di sana yang terkuci rapat. Ada juga perpusatakaan yang saat saya akan masuk ternyata sudah mau tutup. Saya lantas menuju bangsal utama tempat dilaksanakannya berbagai peristiwa penting. Ada seperangkat gamelan yang sangat terawat dan tentunya yang bikin saya takjub adalah lampu hias yang megah. Di sampingnya berjejer mobil mewah dan motor sport yang terbungkus rapi.

Lalu saya mendapati sebuah bangunan yang terdapat taman indah di depannya. Ada tulisan Batas Memotret. Lha ternyata boleh gitu. Lalu saya mulai mengambil kamera dan memotret. Tak lama, abdi dalem yang ada di pintu masuk dan mengatakan “Mboten pareng (tidak boleh)”.

Keluar juga seorang yang memakai baju adat yang cukup bagus yang saya yakini adalah pembesar di lingkungan istana sambil menyuruh saya pergi. Ya sudah, saya meminta maaf dan mohon pamit.

Sambil masih bingung, saya menuju halte Trans Jogja yang berada tak jauh dari Puro Pakualaman. Entah tiba-tiba perasaan saya gak enak atau karena sugesti tapi saya masih merasa ada sesuatu saat berada di depan bangunan cantik tadi.

Berbeda dengan Kesultanan Jogja yang cukup terbuka dalam menyambut wisatawan, saya mendapat sesuatu yang terkesan tertutup di Pakualaman. Saat saya tanya ke guide saya, dia berkata bahwa tak boleh sembarangan saat masuk ke sana. Saya belum puas dengan alasannya. Maksud saya, sebagai wsiatawan saya cukup menghormati dengan paugeran yang ada di keraton. Hanya saja, kok ada sesuatu yang kurang jelas dan ditutup-tutupi. Misal, jika wisatawan tak boleh mengambil gambar, silahkan kamera yang dibawa wisatawan dititipkan. Lalu wisatawan dipersilahkan masuk dan diberikan keterangan mengenai apa yang ada dan yang boleh diketahui wisatawan. Jadi, sebagai tamu, kami tahu betul tatanan yang ada di sana dan tak akan melakukan hal-hal di luar batas yang telah ditentukan.

Bagi saya yang hidup di kawasan Arek yang tidak secara langsung terpengaruh oleh kekuasaan Kerajaan Mataram dan segala hal yang berbau feodalisme, mungkin ada kaitannya dengan konflik yang melanda Pakualaman. Proses pelantikan KGPAA Paku Alam X, yang memiliki nama asli RM Wijoseno Hario Bimo ini menjadi konflik internal. RM Wijoseno Hario Bimo yang merupakan putra KGPAA Pakualam IX mendapat perlawanan dari KPH Anglingkusomo. KPH Anglingkusomo sendiri adalah putra Sri Paduka KGPAA Paku Alam VIII (memerintah 1937-1998). Sebenarnya, perebutan kekuasaan ini sudah terjadi ketika KGPAA Paku Alam IX berkuasa, tepatnya pada tahun 2012.

Yah saya yang tak terlalu paham politik cukup menyayangkan hal ini. Apalagi jika melihat keindahan Puro Pakua Alaman yang tak ternilai. Semoga saja di lain waktu saya bisa masuk dan belajar banyak tentunya dengan aturan yang ada.

Mohon maaf jika ada kesalahan.